Sabtu, Desember 10, 2016

Minyak dan Industri Uang


Minyak dan Industri Uang[1]

Kisruh energi tak sekedar minyak. Ini soal ledakan gaya hidup yang hampir seluruh negara di muka bumi yang dengan brutal mengonsumsi energi. Sebab energi menjadi penggerak dan nyawa utama industri-industri raksasa mereka. Tetapi energi, pada saat yang sama adalah industri uang itu sendiri. Maka dunia yang selalu bergolak terkait energi tidak semata pada fungsi vitalnya. Tapi juga transaksi manis diatasnya, sekaligus pada penaklukan atas sumber-sumber eksplorasinya.

Manusia kini menikmati isi perut bumi tidak hanya emasnya. Ada bermacam hasil tambang lain yang melimpah. Jumlah uang dari itu semua sangat fantastis. Yang lebih mengagumkan, industri uang yang melekat pada isi perut bumi, adalah industry dengan bahan baku yang telah disediakan Tuhan dengan gratis. Maka biaya produksi pada industri itu lebih pada pengolahannya dan distribusinya. Karena itu, penguasaan atas lahan yang disediakan Tuhan itu, selalu menggunakan logika lain.

Drama

Drama[1]

Sejak semula hidup memang drama. Dalam maknanya yang nyata, kita tak kekurangan kisah dan cerita. Berjuta cerita memenuhi hari-hari yang pernah datang. Di sana, di sini, di situ dan di mana saja. Bermacam suasana datang dan pergi menghampiri setiap jiwa.

Kita hidup di era industri drama. Begitu banyak realitas yang direkaulang untuk kepentingan panggung. Beragam unsur dan kepentingan tumpah ruah di sana: uang, popularitas, rating, kue iklan, penokohan, adrenalin, tren gaya, citra, pesan titipan, misi tersembunyi, perang media, persaingan akses, dan seterusnya. Maka hidup tidak cukup dipotret sebagai drama nyata apa adanya. Tapi diciptakan dramatisasi yang bahkan dramatis.

Rahasia Itu Beban

Rahasia Itu Beban[1]

Tak mudah memegang rahasia orang. Bisa jadi itu beban. Bukan pada cara dan sarana apa yang bisa kita gunakan untuk menyimpannya. Tapi pada mentalitas dan perangai kita dalam menyikapinya. Sebab dalam kadar tertentu, rahasia-rahasia tentang orang lain yang kita bisa menyuntikkan suasana kompulsif ke dalam perasaan dan pikiran kita. Itu berbahaya. Hanya karena memegang rahasia pihak lain, orang memang bisa berulah: merusak karakter, menebar ancaman kekerasan, hingga melakukan pemerasan.

Kini, di era teknologi yang serba canggih, orang bisa mendapatkan rahasia orang lain bahkan dengan jalan rahasia. Bukan karena orang lain itu membagi rahasianya secara sukarela. Rahasia kini bisa didapat dengan mencuri akun, atau membobol identitas. Ada juga rahasia yang dengan sangat istimewa bisa didapatkan oleh sebagian aparat, seperti mereka yang ditakdirkan duduk di KPK.

Bulan Berkaca

Bulan Berkaca[1]

Ini sangat baik untuk berkaca. Mengenali lebih dekat dan dekat lagi, tentang siapa kita. Hidup dalam segala bentuk perburuan seringkali membuat kita lupa. Alih-alih kita berhasil menaklukkan realitasyang kemudian berbalik memburu kita. Dunia yang kian rata – The World is Flat, kata Friedman misalnya, kini semakin mempersempit batas-batas hirarki. Kecuali bila benar-benar berfungsi. Orang tidak bisa mudah lagi bersembunyi di balik jabatannya, statusnya, pangkatnya, bila secara individu terlalu cacat prilaku. Setiap kali seorang rela menjadi atasan bagi segala jenis bawahan untuk beragam pekerjaan, kini bebannya tidak semata bagaimana memutar roda-roda peran. Tapi juga harus memastikan bahwa dirinya memang punya integritas.

Tanpa integritas, jabatan akan menjadi pembunuh karakter sendiri, lambat atau cepat. Terlebih di zaman baru di mana manusia bumi terkoneksi dari ujung ke ujung. Apa yang ganjil di ujung barat, bisa tersebar dengan cepat hingga ke ujung timur. Apa yang aneh di timur jauh, bisa dengan singkat tersiar sampai ke barat.

Mengakali Undang-Undang TKI

Mengakali Undang-Undang TKI[1]

Nyaman nian menjadi TKI. Itu bila kit abaca Undang-undangnya. Di pasal 7, Undang-undang No. 39 Tahun 2004, dinyataka berbagai kewajiban pemerintah. Salah satu kewajiban itu adalah “ Memberikan perlindungan kepada TKI selama masa sebelum pemberangkatan, masa penempatan, dan masa purna penempatan.”

Itu kalimat yang sangat sempurna. Tetapi faktanya tidak sepenuhnya begitu. Terlampau banyak akal-akalan yang dilakukan berbagai pihak, hingga merugikan para tenaga kerja Indonesia.
Tenang nian menjadi TKI. Itu bila kita membaca undang-undangnya. Salah satu kewajiban pemerintah adalah,”membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan calon TKI di luar negeri.” Tetapi di beberapa Negara, pemerintah belum memiliki data yang akurat tentang berapa jumlah riil TKI kita, di sektor apa saja mereka bekerja dan di daerah mana saja mereka ditempatkan. Akibatnya, berbagai masalah yang muncul seringkali terlambat diantisipasi. Padahal, pada saat yang sama, para TKI itu juga diwajibakan memiliki kartau identitas lain, Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri, atau KTKLN. Selembar kartu itu harus diurus di Indonesia dan banyak menjadi ajang pemerasan. Meski digembar-gemborkan kartu itu gratis, praktiknya tidak seperti itu. Para pemungut itu disebut oknum atau bukan, itu tidak penting.

Magma Kebencian

Magma Kebencian[1]

Sebuah ledakan bom adalah hamburan pesan. Di era Perang Dunia Kedua, hujan bom di laut pasifik adalah pertaruhan untuk tetap bernafas, adu gengsi, dan penaklukan tiada akhir. Bahkan ketika Jepang terjepit, hunjaman pesawat mereka di cerobong kapal sekutu, dengan para pilot berani mati, adalah ledakan pesan yang heroic, setidaknya dalam kaca militer. Pesannya jelas, para pelaku kamikaze itu berharap bisa memberi kehidupan dengan mempersembahkan kematian yag dianggap aneh dan tak disangka oleh Amerika dan konco-konconya.

Tetapi di zaman ketika penjahat tak lagi jantan, sebuah gelegar bom adalah ledakan kesumat. Dari dan oleh siapa saja. Yang ingin mengguncang stabilitas pemerintahan, ia ledakkan bom. Yang tak puas dengan atasannya, ia ledakkan bom. Yang marah karena pacarnya lari dari Bali dan menikahi perempuan asing, mengancam akan meledakkan bom. Yag ingin membunuh karakter umat Islam, ia ledakkan bom. Begitulah. Bahkan yang ingin menikmati kepuasan membunuh tanpa diketahui, ia ledakkan bom.

Untuk Kita Renungkan

Untuk Kita Renungkan[1]

Selalu saja ada gelisah. Di setiap hati yang belum mati. Juga hati yang masih peduli pada nasib negeri ini. Betapa tidak, kekacauan susul menyusul. Bencana demi bencana beriring berkelindan. Badai dari krisis ekonomi dan politik hingga gempa bumi. Rumah megah yang bernama Indonesia itu kini sudah tak lagi nyaman. Meski sejak dulu pun tak pernah benar-benar nyaman.

Selalu saja ada gundah. Mengombak-ombak, lalu menjadi gelombang nestapa yang menggunung-gunung. Betapa tidak, saat jutaan orang merintih menahan beban hidup, dengan enaknya seorang pensiunan TNI mengedarkan uang palsu. Di Jakarta Utara, ia ditangkap beserta tiga kawannya, beserta pecahan uang palsu 50.000 senilai 23 juta. Sementara dari Jawa Timur dikabarkan, Kabiro Umum Pemda Jatim di duga menilap uang Rp. 500 juta, dengan modus pembuatan kwitansi palsu. Sedangkan Clara Sitompul, Ketua Umum Partai Krisna resmi dinyatakan tersangka kasus korupsi Komisi Pemilihan Umum. Ia telah membagi-bagi uang sebesar 5.283.838.683 rupiah, terkait dengan dana pengadaan bendera. Konflik di kalangan pejabat semakin menajam. Syahril Sabirin yang kini jadi tersangka kasus Bank Bali, berencana menggugat Presiden sebesar 35 miliar rupiah pun kembali terpuruk.

Kabar Untuk Rakyat

Kabar Untuk Rakyat[1]

Tak mudah rupanya hidup ini. Meski hanya menjadi rakyat. Justru di situ biang kesulitannya. Karena tak bisa memerintah, tetapi selalu disuruh-suruh. Sebab rakyat tak bisa membuat keputusan, tapi senantiasa dibuatkan “kebijakan”. Di negeri ini bahkan  rakyat sulit menentukan masa depannya sendiri. Lantaran mereka harus ikut dalam pusaran goncangan massal. Ekonomi yang goncang, iklim politik yang goncang, padahal mereka merasa tak pernah ikut membuat rentetan kegoncangan itu.

Mungkin ungkapan ini terlalu ekstrim. Tak mengapa. Itu masih lebih terhormat ketimbang kelakuan seorang budayawan, yang hanya meributkan “pilihan kata” para politikus yang menurutnya tidak sesuai dengan idiom politik. Dalam sebuah acara ‘Debat Polemik’ yang disponsori salah satu TV swasta beberapa pekan yang lalu, sang budayawan berkali-kali mengkritisi  habis lawan diskusinya juga lawan politiknya. Tapi, saying sekali, yang dilakukan hanya menggaris bawah mana pilihan kata yang sesuai dengan prinsip demokrasi dan mana yang anti demokrasi. Padahal kezaliman demi kezaliman menghiasi keseharian negeri ini. Padahal kalau ia berdiskusi soal kezaliman pun yang dilakukan hanya mengumbar kata-kata, bukan mencabut kezaliman itu sendiri. Menggenaskan, memang.

Masyarakat Tanpa Teladan

Masyarakat Tanpa Teladan[1]

Kita ini miskin teladan. Tak punya tokoh yang bisa jadi panutan. Mencari contoh orang-orang baik serasa mencari bayangan pada cermin yang retak-retak. Kita memang punya Rasulullah, punya para sahabat, punya tabi’in dan para salafusshalih lainnya. Tapi semua itu hari ini hanya ada di dalam buku. Atau paling dalam semburat kata-kata, belum lagi berwujud perilaku nyata.

Kita ini miskin teladan. Orang-orang ‘besar’ yang mestinya menurunkan didikan baik justru banyak yang jadi biang kebobrokan. Apa yang bisa diharapkan dari anggota dewan ‘yang terhormat’ dari F-PDI-P yang melakukan pesta seks di Kediri? Atau enam belas lainnya di Medan yang menelan suap 25 juta? Atau yang triping di diskotik di Surabaya? Keteladanan secara lembaga tak jauh berbeda nasibnya. Sulit kita dapatkan instansi yang bersih dan berwibawa. Mahkamah Agung, yang mestinya menebar keadilan, kini justru sedang rebut soal pemalsuan putusan.

Undang-Undang yang Malang

Undang-Undang yang Malang[1]

Dengan apa kita mengukur keadilan? Dengan apa kita menimbang kejujuran? Dengan undang-undang? Mungkin. Tapi segudang undang-undang dibuat, setumpuk peraturan disusun, akhirnya ‘untuk’ dilanggar juga. Di rimba jalan raya misalnya, alangkah seram ancaman bagi pelanggarnya. “mengemudikan kendaraan bermotor, tidak memiliki SIM di pidana kurungan maksimal 6 (enam) bulan atau denda maksimal Rp. 6.000.000 (pasal 59 ayat (1) UU No.14 1992). Tapi, pernahkah Anda mendengar, ada orang mengeluarkan uang enam juta karena tak punya SIM? Entahlah. Umumnya orang memilih jalan ‘perdamaian’, dengan lipatan uang di bawah tangan.

Di kalangan dokter ada kode etik profesi. Tidak boleh melakukan mal praktek, mendulang kekayaan dibalik wajah-wajah sekarat pasiennya. Atau menyalahgunakan keahliannya untuk tujuan tercela. Tapi masih banyak oknum dokter yang bandel. Di Jakarta utara ada dokter yang mengaborsi dua ratusan janin. Harian sore di Jakarta pernah memuat jumlah bonus yang diberikan pabrik obat kepada para dokter yang mau meresepkan obat-obat keluarannya. Bulan lalu, hakim Tayne Forbes dari pengadilan Preston, menjatuhi dr. Harold Frederick Shipman vonis lima belas kali hukuman seumur hidup, atau selama 810 tahun penjara. Dengan motif merebut warisan, dokter berwajah dingin itu terbukti membunuh 200 pasien selama 20 tahun (atau 10 orang per tahun).
Elegi 2000[1]

Jaman makin tua.  Dalam hitungan masehi bila tidak ada halangan seribu tahun kedua akan berganti ke awal seribu tahun ketiga. Ada harapan baru (minimal semangat baru). Tapi sederet luka lama masih menganga. Pengangguran, krisis ekonomi, pemerintahan baru yang muram, meningkatnya kriminalitas, kebobrokan moral, hanyalah sebagian kecil dari borok dan bopeng wajah sosial kita.

Yang paling mengerikan adalah munculnya ‘gerakan obyektifitas’. Sebuah gelombang baru pemahaman manusia tentang dirinya sendiri. Bahwa segalanya adalah manusiawi bila sesuai dengan kehendak kemanusiaannya. Meski unsure yang dominan adalah hawa nafsunya. Mereka memperkosa semena-mena teori obyektivitas Paul B. Horton, (1984): “obyektifitas adalah kemampuan untuk melihat dan menerima fakta sebagaimana adanya, bukan sebagai apa yang diharapkan.”  Maka lahirlah keyakinan bahwa segala kehendak harus dipandang apa adanya. Inilah yang kemudian menjadi ruh bagi gerakan revolusi ‘orang-orang gila’ itu.

Profesional

Profesional[1]

Baru-baru ini LP3ES melakukan jajak pendapat. Siapakah sebaiknya yang duduk di kabinet mendatang?  Hasil polling itu menunjukkan bahwa masyarakat ingin agar kabinet mendatang diisi oleh kaum professional. Bukan oleh para politikus.

Keinginan dan harapan masyarakat itu bukan tanpa alasan. Bertahun-tahun umat ini menjadi orang-orang yang terjajah di negeri sendiri. Semua atas nama stabilitas atau pembangunan. Padahal segalanya untuk dan demi politik semata. Akibatnya, seperti kata K.H. Zainuddin MZ di negeri ini lebih banyak politisinya ketimbang negarawannya. Karena memang Negara ini bak lahan pembiakan untuk para politikus, dan bukan mesin pembinaan bagi para negarawan.
Dari sekian politikus itu, banyak yang modalnya hanya retorika. Mereka kerap berbicara berdasar asumsi-asumsi dan andai-andai belaka. Orang-orang yang berperilaku seperti itu sering dikategorikan sebagai tipe manusia primitif. Sebab orang modern menurut jargon kaum peneliti berbicara berbasis data bukan menduga-duga.
Instanisme[1]

Mungkin Anda juga tahu, di Swedia, belum lama ini, ada perusahaan yang mengeluarkan produk menarik: sebuah rumah bongkar yang unik. Agar mudah membayangkannya, kira-kira seperti lemari bongkar pasang. Tapi ini rumah, yang kuat dan kokoh. Hanya perlu enam hari untuk memasang bagian-bagian rumah tersebut hingga siap huni. Diperkirakan, produk ini akan mempengaruhi dunia properti di sana, mengingat jumlah pesanan terus meningkat. Rumah yang dibuat berlantai dua itu sungguh indah. Interior maupun eksteriornya sangat cantik. Alangkah cepatnya manusia meluncur menuju atmosfir “ínstanisasi” yang luar biasa.

Masalahnya, kini instanisasi tak hanya merasuki dunia teknologi dan perangkat hidup semata. Ia telah merambahi budaya dan sikap hidup. maka, lahirlah manusia-manusia pragmatis. Yang memilih jalan hidup cepat dan pintas, secepat merebus mie instan, atau menyeduh jahe instan. Seperti slogan gila sebuah iklan radio FM di Jakarta, “Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga.”

Nurani

Nurani[1]

Ada kenangan unik yang tersisa dari pemilu. Setidaknya bagi saya. Bukan soal penghitungan suara yang banyak dituding curang. Bukan pula soal nasib partai-partai yang tak mungkin lagi ikut pemilu. Saya tertarik dengan ramainya orang bicara soal nurani, pada hari-hari menjelang pencoblosan. Dalam tajuknya Republika menulis, “Hari ini kita melaksanakan pemilihan Umum. Ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim sebelum Anda menusuk. Pilihlah partai yang sesuai hati nurani Anda sebagai Muslim.”Tak ada kata-kata lain kecuali kalimat itu. Sementara Presiden Habibie berkata, “Jadikanlah hati nurani sebagai penentu dalam pencoblosan.”

Nurani? Mengapa tidak setiap hari orang bicara nurani. Di manakah nurani Edi  Wuryanto saat menuduh Dwi Sumaji alias Iwik yang membunuh Udin? Kemana nurani para pembantai rakyat Aceh semasa DOM? Digadaikan kemana nurani para penghisap darah rakyat selama Orde Baru? Inga’, inga’, sejak tahun 1967, Orde Baru telah mengorupsi 10 miliar US$ dari total 30 miliar US $ pinjaman Bank Dunia. Maka, tak aneh bila tahun lalu Indonesia menjadi Negara terkorup di Asia versi lembaga riset di Hongkong, PERC (Political and Economic Risc Consultancy).

Izinkan Aku Bercerita


Izinkan Aku Bercerita[1]

Jakarta, 1 Mei 1999
La-Nina, benar-benar membuat kering udara Jakarta. Suhu politik yang kian memanas, rasanya turut membuat Ibu Kota Gerah. Di beberapa ruas jalan Jakarta, kemacetan masih menjadi langganan. Itupun, masih ditingkahi tawuran pelajar yang punya beberapa shift, pagi, siang dan petang. Harga sembako masih sulit terjangkau. Laju inflasi memang tak akan bisa berhenti, sebab ia berhulu kepada system ekonomi makro yang berbasis riba.

Semua orang sibuk dengan urusan sendiri. Setiap hari, tak kurang sebelas juta anak manusia mengais rezeki di Jakarta. Hidup yang keras, rasa aman yang kian tipis, moralitas religi dan sosial makin sirna, menjadi lautan keluh kesah tak bertepi. Orang harus berjibaku, bila ingin idealismenya tak ikut tewas.

Jumat, Desember 09, 2016

Peluang dan Tantangan Penerapan Syariat Islam (4- Habis)

Sekarang itu lebih mudah karena di pemerintah pusat lagi reformasi, dan kini kemampuan untuk mengendalikan daerah sedang lemah. Jadi daerah itu minta apa saja dikasih, yang penting jangan keluar dari Republik. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana kalau daerah Irian Jaya mau syariat Khusus dengan Kristen, silahkan saja kalau Kristen itu punya syariat. Dan akhirnya Indonesia ini akhirnya secara substantif akan menjadi sebuah negara federasi, meskipun formalnya tidak federasi. Jadi setiap daerah Provinsi bisa berunding dengan pusat tentang hubungan antara pusat dengan daerah, disitu peluang untuk perjuanagn syariat Islam. Jadi bicara mengenai syariat Islam dengan otonomi adalah melalui gerakan legislasi.

Dan yang kedua adalah gerakan konstitusional, yaitu memasukkan teks – teks Islam ke dalam konstitusi. Seperti Piagam Jakarta itu yang disebut gerakan konstitusionalisme. Kalau kita perhatikan di negeri – negeri Islam itu teks – teks yang muncul di dalam konstitusi yang sekarang ini berhasil mereka masukkan ada dua. Pertama adalah produk sejak perjuangan merebut kemerdekaan. Jadi mereka mengusir penjajah langsung menyusun konstitusi Islam. Ada konstitusi yang adaptif dengan Islam, seperti Pakistan. Dia merdeka memang keluar dari India untuk membuat sebuah Islamic State. Jadi Pakistan itu siapapun yang berkuasa tidak bisa keluar dari prinsip – prinsip Islam. Demikian juga dengan Malaysia, meskipun tidak dengan perjuangan kekerasan tetapi dia formal. Meskipun nuansanya beda, konstitusi Mesir menegaskan bahwa perundang – undangannya tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam, meskipun faktanya partai – partai Islam di Mesir tidak berhasil secara de facto menjadikan syariat Islam itu berlaku. Dari segi potensi politik di Indonesia lebih memungkinkan dibandingkan di Mesir, karena di Mesir partai – partai Islam itu selalu beroleh dukungan dalam jumlah sedikit.

Dalam konteks syariat Islam di Indonesia, legislasi maupun konstitusi memungkinkan, tetapi yang lebih mungkin adalah legislasi. Legislasi itu andaikata pemilu 2004 kita melakukan sosialisasi besar – besaran oleh seluruh partai Islam dan seluruh gerakan Islam. Kalau seluruh umat Islam di Indonesia ini bersatu untuk menghendaki penerapan syariah kita optimistik bahwa pada 2004 rakyat akan memilih partai Islam yang sudah terkait dengan syariat. Optimis bisa di atas 35 % hingga 50 % untuk di parlemen, kalau wacananya sama dan komitmennya bersama – sama. Nah, di parlemen memungkinkan untuk manuver yang lebih kuat untuk perjuangan konstitusi dalam amandemen. Karena kita menang 50 % dan menjadi wacana hujjah. Hujjah syariat itu lebih kuat dari pada yang anti syariat. Kenapa ? karena hujjah kita cocok dengan fitrah. Wallahu a’lam.

Disarikan dari ceramah dan makalah yang disampaikan Mutammimul ’Ula. SH pada diskusi terbatas AKSES tanggal 14 Desember 2000

Oleh :
Mutammimul Ula, SH
(Anggota DPR RI dari Fraksi Reformasi )

BIODATA PENULIS
H. Mutammimul’Ula, SH, lahir di Sragen 2 April 1956. Lulus dari Fakultas Hukum UNDIP Jurusan Hukum Internasional pada tahun 1982. bekerja sebagai dosen FH Universitas Asy – Syafi’yah tahun 1983 – 1990. Dosen FH Ibnu Khaldun Bogor tahun 1986 – 1990, Dosen Fakultas Studi Islam Universitas Juanda Bogor tahun 1994 – 1998 dan kini sebagai staf Ahli Gema Insani Press dan Anggota Komisi II DPR – RI dari Fraksi Reformasi ( Bidang Hukum dan 

Peluang Dan Tantangan Penerapan Syariat Islam (3)

Yang kedua adalah konsepnya yang sudah siap serta cukup jelas. Ketiga, masyarakatnya. Justru di mahkum alaihnya ini yang jadi masalah. Jadi masyarakat ini yang harus dibenahi. Di dalam masyarakat itu masih banyak kesalah pahaman. Misalnya masyarakat berpendapat kalau syariat Islam itu ditegakkan, maka masyarakat itu menjadi masyarakat yang kaku, seperti masyarakat malaikat. Padahal tidak begitu, disesuaikan dengan lingkungan masing – masing. Contoh misalnya busana. Pakaian itu gunanya antara lain adalah menutup aurat, laki – laki di atas lutut sampai di bawah pusar. Pelaksanaanya terkait dengan budaya masing – masing.

Sesungguhnya syariat Islam itu kira – kira 80 % pelaksanaanya tidak memerlukan campur tangan negara. Kecuali yang bersifat administratif yang disebut dengan kepastian hukum. Jadi, kalau menikah tak pakai KUA itu sah. Namun kalau anak lahir, akte kelahirannya akan bermasalah. Yang memerlukan campur tangan negara secara efektif itu kira – kira 20 %, itu yang disebut seperti qisas, hudud dan ta’zir tadi. Nah disini peran masyarakat sangat efektif sekali.

Peluang danTantangan Penerapan Syariat Islam (2)

Namun sekarang syariat Islam itu tidak ditegakkan dalam konteks kenegaraan. Makanya Indonesia pada masa awal kemerdekaan, usulan salah seorang founding  fathers kita adalah bentuk negara kesultanan / kerajaan. Mungkin saja kalau Indonesia tidak menjadi negara republik, artinya kesultanan, akan seperti Malaysia. Dalam konteks Malaysia, status Islam lebih kuat secara konstitusional daripada di Indonesia meskipun komposisi ras penduduknya nyaris berimbang.

Di sini secara yuridis memang lebih rendah, meskipun secara politis lebih kuat karena umat Islam berjumlah sekitar 80 %. Dari kesultanan Deli sampai Kesultanan Maluku ada kira – kira 19 Kesultanan. Inilah yang menjadi faktor mengapa sebenarnya Indonesia lebih cocok menjadi negara kesultanan. Artinya penguasa – penguasa Indonesia memang bergaya raja, ditambah dukungan secara sosiologis.

Peluang dan Tantangan Penerapan Syari'ah Islam (1)

PELUANG DAN TANTANGAN
PENERAPAN SYARI’AH ISLAM

0leh Mutammimul Ula, SH

Memperbincangkan pelaksanaan syariat Islam di Indonesia, ada empat soal yang terhidang di hadapan kita: Apa yang disebut dengan pelaksanaan syariat Islam, apakah layak syariat Islam itu dilaksanakan, apa yang harus dipersiapkan, serta bagaimana supaya perjuangan syariat Islam itu bisa ditegakkan.

P
ertama, apa yang disebut pelaksanaan syariat Islam setidaknya ada tiga pengertian. Pertama, mendirikan syariat Islam itu artinya mendirikan Negara Islam. Pendapat itu sah secara akademis karena antara Negara dan agama itu tidak dapat dipisahkan, itu jalan sendiri – sendiri. Ibarat ruh dan jasad jalan sendiri – sendiri. Jadi keduanya harus menyatu antara aspek moral agama dan aspek ikatan politis yang disebut dengan negara.

Mencederai Keyakinan Sendiri

Mencederai Keyakinan Sendiri[1]

Betapa perlu kita akan yakin. Untuk segala urusan. Sebagian keyakinan itu dibangun diatas kalkulasi realitas, hitungan matematis, dan rumus-rumus. Seperti urusan-urusan teknis di dalam hidup. sebagian lagi dibangun di atas kepercayaan. Ini berkaitan dengan apa-apa yang di luar jangkauan kemanusiaan kita. Bahwa ada Yang Maha Kuat di atas segala yang kuat.

Tapi sebesar itu kebutuhan kita akan yakin, seringkali sebesar itu pula kita menciderainya. Itu tidak saja pada dimensi kepercayaan. Tapi kadang juga pada soal teknisnya. Seperti verifikasi partai peserta pemilu, saling protes datang dari berbagai pihak. Ada yang menuding seharusnya lolos tetapi tidak diloloskan. Atau yang marah keras seharusnya lolos tapi tak diloloskan. Itu semua semestinya urusan data administrasi dan pembuktian faktual. Tidak lebih dan tidak kurang. Tetapi yang terjadi seringkali adalah mengaburkan hal-hal yang terang. Itu menciderai salah satu pilar keyakinan.

Waktu Pendek dan Panjang

Waktu Pendek dan Panjang[1]

Setiap kita punya dua waktu. Pendek dan panjang. Waktu pendek adalah rentang yang di situ kita ciptakan periode-periode buatan. Di situ pula kita tentukan awal dan akhirnya. Ini bisa soal jabatan formal atau sukarela. Bisa juga sebuah perasaan berkuasa, pada suatu ketika, di suatu tempat, atas sesuatu tertentu. Waktu panjang adalah rentang hidup yang disudahi oleh kematian. Dikaruniai usia hingga muda atau sampai tua, adalah waktu yang sangat panjang untuk menyejarahi wujud, lalu kelak mempertanggungjawabkan.

Uniknya, waktu pendek seringkali adalah saat di mana sebagian orang mengambil peran yang sangat besar, untuk pekerjaaan-pekerjaan besar. Namun mereka sering lupa, bahwa waktu tidak pernah cukup. Apalagi sepotong dua potong periode. Sebab hidup selalu memperbaharui masalahnya, jauh lebih cepat dari kapasitas individual setiap orang.

Retorika Atas Kematian

Retorika Atas Kematian[1]

Kematian itu nyata. Selalu. Karena sangatnya, tak akJan pernah bisa dikisahkan seperti apa rasanya terputus dari dunia. Sebab tak pernah ada kematian yang sekedar bisa dicoba. Maka kematian senantiasa menyisakan duka.

Kematian akibat tindakan biadab lebih menyakitkan. Selalu. Seperti tawuran anak-anak sekolah yang berujung pembunuhan. Ini bukan tentang remaja yang bergurau dengan kata-kata untuk mengasah kecakapan narasi. Atau berlomba ketangkasan fisik yang meliatkan otot dan tulang belulang. Ini tentang kejahatan menggunakan bermacam senjata tajam.

Definisi yang Melatari Tragedi

Definisi yang Melatari Tragedi[1]


Seorang remaja turut membunuh. Dua orang korbannya. Semua heran dan tak habis mengerti, bagaimana semua itu ditafsirkan dalam ilmu perilaku. Maka beberapa pihak merasa perlu melakukan pendampingan. Tragedy yang mengguncang kota Depok baru-baru ini tidak saja karena kematian yang tragis, tapi juga banyaknya paradoks.

Meski otak pembunuhan itu adalah orang-orang yang berumur, terkait utang-piutang, tapi kerelaan anak-anak itu untuk terlibat sungguh menggenaskan. Memandang ulah keji itu secara menyeluruh, tetap saja melahirkan debat. Bahkan di ranah hukum yang mudah bisa mengolah perkara itu, perbedaan tetap terjadi.  Misalnya apakah mungkin anak itu diancam dengan hukuman mati. Dan, seperti ini bukan kasus pertama.

Ada Banyak Hari Kita Peringati

Ada Banyak Hari Kita Peringati[1]

Ada banyak hari yang kita peringati. Sebagiannya pengingat akan prestasi. Yang lainnya penyadar atas tragedi. Bahkan hidup dan mati selalu layak untuk diingat. Sebab di sana ada tawa dan tangis. Namun apa yang diperingati dari hari anti narkoba sedunia tidak sekadar pilu korban di tengah gelegak Bandar narkoba. Tapi ironi tentang penembuhan luka-luka akut di tengah keterbatasan kemampuan perang melawan kartel.

Hari anti narkoba diperingati di bulan Juni. Lalu hari ulang tahun kepolisian di negeri kita diperingati setiap awal Juli. Datang berkelindan. Rasanya seperti itu pula narkoba dan kepolisian saling susul dalam pengejaran dan segala upaya penindakan. Lalu datang Agustus, di mana diperingati hari Remaja Internasional. Di Agustus itu kita juga memperingati peristiwa besar kemerdekaan. Ini siklus tiga bulan istimewa ang bila kita baca ketersambungannya dalam realitas masa kini, akan membuat hati kita menangis. Kita memperingati kemerdekaan, di tengah perang aparat melawan narkoba yang kian menggila di pasar utama para remaja.

Sukhoi dan Harapan Baru

Sukhoi dan Harapan Baru[1]

Sukhoi jatuh di tengah harapan. Para pengusaha yang hendak atau telah membeli pesawat baru itu pasti punya kesadaran, bahwa Indonesia memerlukan keterhubungan yang terus menjangkau. Sangat banyak kawasan di negeri kita tercinta yang membutuhkan penerbangan pembuka. Di tengah keterbatasan pemerintah dalam memudahkan mobilitas rakyat, para pihak swasta adalah harapan lain. Begitu pula mereka yang turut menyuarakan spirit itu, dengan ikut serta terbang, dengan maksud sesudah itu akan turut menebar harapan.
Dibandingkan pesawat buatan Amerika atau buatan konsorsium Eropa yang lebih mahal, Sukhoi adalah terobosan. Apalagi secara teknologi pun menurut para ahli, pesawat itu cukup canggih. Begitu juga bagi Negara-negara yang memerlukan jalur-jalur perintis, dengan jarak tempuh menengah, sukhoi adalah harapan.

Bagi Rusia sendiri Sukhoi adalah harapan yang lain. Dengan pesawat super jet ini Rusia ingin membangun reputasi baru di dunia penerbangan. Bahkan itu merupakan pesawat untuk penrbangan sipil pertama yang dibuat setelah runtuhnya Uni Soviet. Beragam sertifikasi telah diperoleh. Berbagai pasar baru pun terus diberikan penawaran.

Dunia Duga

Dunia Duga[1]

Banyak yang tidak kita tahu. Tapi sangat banyak yang kita duga. Sebab menjadi tahu lebih sulit dari sekadar menduga. Sebab menjadi berpengetahuan lebih berat dari menjadi penumpuk dugaaan. Pengetahuan sangat berbeda dengan dugaan. Hakikatnya beda.  Strukturnya beda. Faktanya beda. Pengetahuan memberikan asupan nalar pada kita. Dugaan menyuplai emosi egois kita. Penegetahuan cenderung mengarahkan. Dugaan cenderung menjerumuskan.

Begitupun, kita lebih menikmati apa yang sebenarnya tidak kita tahu, ketimbang apa yang seharusnya kita tahu. Kita asik dengan dunia duga-duga. Sebab kebanyakan kita merelakan hari-harinya dipandu oleh apa yang tidak penting untuk kehidupan kita: industri duga-duga.
Setiap hari kita menelan berita, tapi tidak setiap hari kita menambah pengetahuan. Setiap waktu kita mencari informasi baru, tapi kita tak bertambah ilmu. Di panggung kehidupan yang iramanya diatur arus informasi, kita tiba-tiba menjadi sekumpulan penonton yang dungu. Sebab kita tidak pernah sadar, bahwa kini setiap peristiwa ada behind the scene-nya.
Informasi punya kastanya. Benar, setengah benar, tidak benar dan palsu. Di masa ketika informasi berpindah ke tempat jauh hanya menggunakan kuda dan burung merpati, kita punya sedikit kabar, sedikit alat sebar. Kini setelah era industri media dan arus deras koneksi internet, kita punya mesin informasi yang lapar kabar.

Disiplin Eksakta dan Sosial Kita

Disiplin Eksakta dan Sosial Kita[1]

Di dunia sosial ada kelenturan. Di dunia eksakta ada kepastian. Keduanya punya peran untuk menopang kehidupan. Maka keduanya saling melengkapi dan saling menguatkan.
Dunia eksakta memerlukan disiplin takaran, konsistensi skala, dan tentu saja kesungguhan. Sebab semua berada dalam logika hukum alam yang telah dipatrikan Allah bersama struktur penciptaan alam itu, beserta segala isi dan turunannya. Tentu ada ruang mukjizat yang berjalan di luar akal. Tapi itu tak bisa disentuh oleh kapasitas manusiawi kita. Dunia sosial menghajatkan penalaran juga keteguhan. Asumsi-asumsi tafsir, tapi juga kesimpulan-kesimpulan. Duplikasi-duplikasi, tapi juga pembaruan.

Jembatan runtuh adalah fenomena eksakta. Tetapi pendorongnya kecuali karena bencana alam adalah perilaku sosial. Seperti kecerobohan, pembiaran, dan tentu saja standarisasi yang mungkin saja tak dipenuhi. Pada akhirnya ilmu apapun yang kita kuasai, pengetahuan ahli apapun yang kita miliki, sangat bergantung pada perilaku dan mentalitas kita.

Berdamai Dengan Bumi

Berdamai Dengan Bumi[1]

Ini tahun yang sangat berat. Alam seakan mengubah jadwal-jadwalnya. Hujan terus dating di musim yang seharusnya kemarau. Deras.Kering masih menggersang di musim yang mestinya penghujan. Tapi bumi tak pernah mencederai dengan sendirinya. Ini tahun yang sangat berat. Petani pusing dengan siklus tanam yang kacau. Nelayan mendapati air laut selalu bergelombang. Besar dan mematikan. Pencarian ikan pun tak punya kejelasan.

Ini tak sekadar soal tanah. Atau air. Atau udara semata. Ini soal kelakuan kita sebagai manusia. Kita memperlakukan bumi dan alam dengan gelora keinginan yang rakus. Kita membangun dengan cara merusak. Kita memiliki dengan cara merampas. Kita menikmati dengan cara yang membinasakan.

Mencintai Indonesia

Mencintai Indonesia[1]

Mencintai negeri ini selalu punya kisahnya sendiri. Saat kita memiliki dan tidak peduli, cinta bisa datang tiba-tiba, tapi dalam gelombang emosi. Itu sangat Nampak ketika apa yang kita punyai diambiloleh orang, diakui oleh orang, diklaim oleh orang, apalagi dirampas orang lain.

Malaysia yang gemar menggoda Indonesia dengan klaim, mengaku-ngaku, mungkin merasa bisa dengan gagah ingin mengulang keberhasilan memiliki pulau sipadan dan ligitan. Tapi menerapkan ulah itu pada sector budaya adalah tindakan arogan dan kelewat arogan. Yang terbaru adalah soal tari pendet. Menilik klaim yang susul menyusul, tak mustahil Malaysia yang warganya sering merasa lebih unggul rasnya disbanding warga Indonesia itu, sudah punya jadwal untuk mengklaim yang berikutnya.

Kamis, Desember 08, 2016

Pisahkan Masalah dan Orang yang Terlibat Masalah

Pisahkan Masalah dan Orang yang Terlibat Masalah[1],[2]

Berinteraksi dengan orang, adalah kerja sulit dan rumit. Manusia bukan komputer. Manusia makhluk yang mempunyai perasaan, terkadang bahkan sangat sensitif, sehingga semakin mempersulit interaksi kita dengan mereka. Terkadang kita mencampurkan perasaan dengan kenyataan yang menjadi sumber masalah. Lalu kita mensejajarkan orang dengan permasalahannya. Karenanya, sebelum kita mencari solusi yang paling utama, kita harus melepaskan antara permasalahan seseorang dari inti masalah serta upaya untuk mengatasinya. Pihak yang melakukan perundingan, dialog, biasanya terburu menganggap diri mereka berhadapan dengan pihak musuh secara pribadi  sehingga sulit bagi mereka untuk memutus kaitan masalah pribadi dengan masalah yang ingin dipecahkan.

Bila terjadi situasi seperti ini, apapun yang keluar dari pihak yang berdiskusi, dan berunding tentang suatu masalah, sesuai dengan apa yang terbersit dalam pikiran tentang sosok pihak  yang ada di hadapannya. Efeknya, masing-masing pihak akan menganggap dan menyatakan sifat yang bertentangan dan sama sekali tidak menganggap kepentingan pihak lainnya. Padahal dalam situasi berunding, masing-masing pihak harus menganggap mereka satu sama lain bersama-sama, saling melengkapi, bukan saling menyingkirkan. Ini penting dilakukan supaya ada komunikasi yang seimbang  sehingga menghasilkan kesepakatan yang adil, bermanfaat dan disepakati  oleh kedua belah pihak.